Kabarbuleleng.com (Bali) -- Timbulnya gejelok masyarakat Bali khususnya para peternak tradisional atas adanya ketimpangan Harga Jual ternak dan Tingginya harga pakan khsusunya Ternak Babi, membuat Komisi II DPRD Provinsi Bali yang sudah menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) menjadi gerah.
Ketimpangan Harga jua ternak dan pakan yang tidak seimbang menunjukkan buruknya tata kelola niaga ternak yang diatur pemerintah dan stakeholder. Sebab apa yang jadi keluhan para petani dan peternak kecil seyogyanya diproteksi dengan kebijakan Gubernur Bali.
"Surat dari Hasil RDP bernomor B.08.593.43/26437/PSD/SETWAN dengan ima Point aspirasi dalam RDP Komisi II DPRD provinsi Bali, dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, DinasPenanaman Modaldan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, sudah dilayangkan per 21 Agustus," Tegas Komisi II DPRD Provinsi Bali IGK Kresna Budi di kediamannya.
Ditambahkan bahwa hasil RDP itu melahirkan 5 Point Penting salah satunya usulan kepada Ketua DPRD Bali dalam regulasi pengiriman babi ke kalimantan agar lebih efisien dan mengurangi resiko penyebaran penyakit, per tanggal 19 Juni 2023.
Terkait hari ini banyaknya keluhan petani terkait tidak seimbangnya Harga jual Babi dan Harga Pangan yang semula Rp 1.300.000 menjadi Rp Rp 2.200.000 menunjukkan situasi yang abnormal di Pasar.
"Naiknya 100% lebih, situasi tidak seimbangnya harga akan salah satunya naiknya harga bahan baku pakan ternak semacam jagung, seharusnya segera ditindak lanjuti guna menekan tingginya harga pakan," tegas Kresna Budi.
Dikatakan oleh Kresna Budi bahwasanya sebenarnya waktu hal ini oleh DPRD Provinsi Bali sudah memberi rekom kepada Gubernur, masalah distribusi ternak untuk mengantisipasi harga babi, kami juga mengusulkan kepada bapak Gubernur ketika memasuki musim hujan, permasalahan pertama adalah pakan bahan dasar pakan itu jagung, mudah mudahan program penanaman jagung itu segera dilakukan di daerah Bali.
" Yang kedua pendistribusian ternak yang selama ini tidak teratur, perlu diatur oleh Pemerintah atas dasar rapat kerja kita dengan Dinas terkait perizinan, pertanian dan peternakan, rekkmendasi dari DPRD Bali pada tanggal 21 Agustus harapan kita kepada penjabat DPRD Bali supaya recomendasi segera dilaksanakan untuk bagaimana dari pada mengatur peternakan di Bali," tegas IGK Kresna Budi.
Pihaknya juga mencontohkan bahwa saat ini Bali memiliki peternakan yang besar ada Kabupaten Klungkung,Bangli, Gianyar, Badung dan Tabanan, hampir setengah Kabupaten di Bali selama ini ada perusahaan besar yang ikut bermain.
" kita harapkan, ada spesifikasi porsi porsi yang harus di ambil ada porsi yang besar ada untuk kerakyatan harus itu diatur," jelasnya.
Ia berharap agar harga pakan itu ada, harga mengikuti bahan baku harapan kita pemerintah harus ada harga eceran tertinggi masalah harga jual sesuai pasar, tapi ada pakem bahan dasar, bahan baku pakan ini ada head nya ini tidak jelas.
"Sebelum yang namanya penyakit ASF dan PMK, ASF yang pertama 2019 itu biaya pakan 1 ekor babi Rp 1.300.000, justru penyakit banyak kok harga pakan naik," ungkapnya.
" Ini saya curiga populasi babi di wilayah lain menurun tapi harga pakan kok naik, jangan jangan Bali yang menyusui Perusahaan ini, sampai sekarang pun biaya pakan menjadi 2 juta 2 ratus naik hampir 100% ini menjadi kecurigaan kami," imbuhnya.
Bahwa jika dilihat Sumatra ternak Babinya habis, Jawa, Kalimantan,Pulau Batam, juga begitu berarti suplus pakan, apakah harus disubsidi Bali ini yang penting ditelurusi, populasi pertenakan Indonesia menurun sedangkan produksi pakan masih tetap harusnya Bali menikmati yang namanya harga pakan.
" Kami mohon langkah langkah awal kami mengerti progam penanaman butuh waktu, yang cepat adalah bagaimana distribusi jalur, distribusi ternak itu kenapa kita harus belajar dari pada apa yang dialami, setelah ternak kena penyakit habis inilah terjadi sekarang tapi Bali beruntung kita jaga kesehatan ternak," imbuhnya.
Dari segi penyebaran penyakit yang utama itu dari alat angkut, dan selama ini belum dilakukan secara maksimal justru perizinan mengizinkan, lebih banyak jalan darat sedangkan kita recomendasi untuk ke Jawa melalui pelabuhan Gilimanuk, untuk ke Kalimantan ataupun ke Sulawesi melalui pelabuhan Celukan Bawang, di atur sedemikian rupa terutama pasar, penyebaran penyakit ini yang menjadi kendala kendala
Harus ada tindakan karena ini menyangkut orang banyak, ada waktu nya berpolitik ada waktu kerja ada hal hal yang mendasar kebutuhan pokok, ini kebutuhan daging itu pokok ini yang menjadi perhatian pemerintah Bali untuk itu harapan kita mari kita kerja, di mana - nama disuatu negara tata niaga diatur oleh negara.
" Semuanya tidak dilepas begitu saja artinya hidup orang banyak diatur oleh Undang-undang, tidak ada yang namanya monopoli untuk itu negara harus hadir, kita harapkan Prusda segera ada di Bali peternakan ada sapi,ayam babi , tapi kita tidak punya pabrik pakan kita dorong untuk bikin pabrik, kita harapkan di Kabupaten - Kabupaten yang ada di Bali segera, kalau di Bali ada pabrik pakan bagus jangan dilepas begitu saja harus dikontrol oleh pemerintah," Ucapnya.
Dikatakan juga bahwa dengan Laju inflasi dia mengaku sudah sering komunikasi dengan berbagai pihak terkait.
"Kita udah lihat dilapangan harga pakan,harga jual ternak, kendala yang ada distribusi tata niaga,hal ini udah keluar dari 21 Agustus kita keluarkan recomendasi, sebenernya recomendasi pertama udah sebulan sebelumnya yaitu Juli ini udah 2 bulan, kita sudah antisipasi nanti terjadi cuma kan perhatian belum,
Sehingga pihaknya berharap mudah mudahan kekurangan dari pemerintah disadari banyak yang dipikirkan, namun harus diingat bahwa kebutuhan pokok masyarakat harapannya kepada PJ Gubernur Bali.
" Sudah 2 Rekomendasi diajukan harus segera ditindakanjuti karena laju inflasi nya sudah berlebihan, kalau kita lihat benar hitungan nya dari biaya pakan 1 juta 300 ratus sekarang menjadi 2 juta 2 ratus itu inflasinya sudah 100% ,kita tidak bisa dibohongi dari data data yang tidak benar bisa dibuang," sentilnya.
Adapun point hasil RDP di Komisi II DPRD Provinsi Bali sebagai berikut;
Mendaklanjuti laporan hasil rapat kerja Komisi II DPRD Provinsi Bali dengan Dinas terkat (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modai dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provins Bali) sesuai berita acara terlampir dengan ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :
1. Agar dibuatkan regulasi terhadap pengaturan keluar masuknya ternak yang di antar pulaukan untuk mengantisipasi terhadap pencegahan penyakit ASF (African Swine Fevert) dan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).
2. Disepakat Pelabunan Pelabuhan yang akan mengantar pulaukan ternak di usulkan agar dibuatkan Pergub.
3. Regulasi Pengiriman lalu lintas ternak di dalam perjalanannya agar diawasi oleh Komisi ll DPRD Provinsi Bali.
4 Menegaskan kembali supaya Rekomendasi Ketua DPRD Provinsi Bali Tanggal 19 Juni 2023 nomor B.08.593.43/20228/SETWAN, dimana pada point (2) di jelaskan pengiriman babi ke Kalimantan melalu Celukan Bawang waktunya lebih efisien sehingga bisa mengurangi resiko terhadap penyebaran penyakit, kesetresan ternak, dan keefisien waktu di dalam perjalanan menuju tempat tujuan.
5. Agar rekomendasi ini di tindak lanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pravinsi Bali sebagai leading sektor utama dalam pengajuan awal masuknya pengantar pulauan ternak. Demikian hasil RDP ini kami sampaikan untuk mendapat tindak lanjut sebagaimana mestinya.
Surat rekomendasi tersebut, ditandatangani oleh Ketua DPRPD provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si. dan diterima oleh biro umum dan protokol setda pemerintah Provinsi Bali tertanggal 28 Agustus 2023.***