Jawabannya belum tentu. Sejumlah studi internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA) masih menempatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan negara lain. Fakta ini menegaskan bahwa pendidikan kita masih bertumpu pada perluasan akses, tetapi belum menyentuh kedalaman kualitas. Sekolah mungkin semakin mudah dijangkau, tetapi pemahaman siswa belum sepenuhnya tumbuh.
Kondisi ini menjadi semakin nyata ketika melihat situasi di daerah. Kabupaten Buleleng menjadi salah satu contoh yang mencemaskan. Laporan Kompas (2025) mengungkap bahwa lebih dari 400 siswa SMP di wilayah tersebut mengalami kesulitan membaca. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm keras bagi sistem pendidikan kita. Bagaimana mungkin siswa telah mencapai jenjang menengah, tetapi belum menguasai kemampuan paling dasar dalam belajar?
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Struktur pendidikan masyarakat di Buleleng juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Data Katadata melalui Databoks mencatat bahwa sekitar 33,3% penduduk belum atau tidak pernah mengenyam pendidikan, sementara hanya sekitar 5,54% yang berhasil mencapai jenjang perguruan tinggi. Angka ini memperlihatkan bahwa pendidikan belum menjadi arus utama dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut. Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah ketersediaan infrastruktur pendidikan yang tergolong memadai menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan kata lain, persoalannya bukan semata pada jumlah sekolah, tetapi pada efektivitas sistem pendidikan itu sendiri.
Jika ditarik lebih luas, persoalan pendidikan di Indonesia berakar pada sejumlah faktor yang saling berkaitan. Krisis literasi dasar menjadi titik awal yang paling krusial. Dampak pandemi COVID-19 turut memperparah melalui fenomena learning loss, di mana banyak siswa mengalami penurunan kemampuan belajar, tetapi tetap naik jenjang tanpa kompetensi yang memadai. Di sisi lain, sistem pendidikan yang masih berorientasi pada nilai akademik membuat siswa kehilangan ruang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan hidup.
Dalam situasi seperti ini, perbaikan parsial tidak lagi cukup. Yang dibutuhkan adalah transformasi menuju pendidikan yang seutuhnya. Penguatan literasi dan numerasi dasar harus menjadi prioritas sejak dini. Metode pembelajaran perlu diarahkan agar lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata, bukan sekadar mengejar target kurikulum. Peran guru pun harus diperkuat sebagai fasilitator pembelajaran yang mampu membangun pengalaman belajar yang bermakna, bukan hanya penyampai materi.
Lebih jauh, pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Tanpa keterlibatan semua pihak, pendidikan akan terus berjalan timpang—kuat di angka, tetapi lemah dalam makna.
Pada akhirnya, pendidikan bukan sekadar sarana untuk memperoleh pekerjaan, melainkan fondasi utama dalam membentuk masa depan individu dan bangsa. Ketika masih ada lebih dari 400 siswa SMP yang belum mampu membaca dengan baik, maka itu bukan sekadar kegagalan individu, tetapi cerminan dari sistem yang belum bekerja secara utuh. Sebaliknya, jika pendidikan mampu mengintegrasikan pengetahuan, karakter, dan keterampilan, maka ia akan menjadi kekuatan transformasi yang mampu mengubah arah masa depan Indonesia menjadi lebih baik.
Penulis: Nur Hadiyani Liza Putri, S.Pd, seorang aktivis perempuan di Buleleng yang juga sebagai Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Singaraja, juga sebagai Tenaga Pendidik di salah satu Madrasah Negeri Buleleng