Mantan Bupati Bagiada Warning, Bandara Bali Utara Jangan “Dipolitisir”

Advertisement

Masukkan script iklan 970x90px


 

Mantan Bupati Bagiada Warning, Bandara Bali Utara Jangan “Dipolitisir”

Kalingga
Selasa, 17 April 2018









SINGARAJA
(Duta-Bali.com)
- Munculnya perbagai aspirasi yang muncul
terkait Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang sampai kini belum selasai
mengalami diskusi di masyarakat. Meski dengan terang Menko perekonomian Luhut
Binsar Panjaitan member sinyal terang pelaksanaan Ground Breaking.





Adalah mantan Bupati Buleleng
dua periode Drs. Putu Bagiada MM, memberikan pendapatnya selaku tokoh yang
dikenal sering membawa investor ke buleleng menyikapi simpang siur pembangunan
bandara dengan lugas.





“Jelasnya, bahwa yang
namanya pembangunan itu pertama diperhatikan capitalnya/kemampuan pendanaan,
apakah itu dari budjet dalam negeri atau luar negeri sumbernya dari mana?,”
ulasnya mencontoh proyek pembangunan simultan seperti pelabuhan Kapal Pesiar di
Celukan Bawang.





Ditambahkan bahwa seyogyanya
pembangunan juga jangan sampai dipolitisi, ” Harus jujur sebagai pemimpin kalau
mau membangun jangan dipakai politik hal seperti ini, jangan jadi maling teriak
maling karena kejujuran itu sangat mutlak bagi pemimpin baru bisa membangun.
Pembangunan itu variabelnya banyak ada modal dan harus dibarengi dengan
kekuatan intlektual daripada pemimpin itu sendiri serta disertai kepercayaan
dari masyarakat maupun dari publik ” jelas Bagiada.





Mantan Bupati ini juga
memberikan harapan agar seandainya pihak pemerintah dan kontraktor ingin
membangun dengan melibatkan pihak asing, agar selalu menjaga trust atau
kepercayaan terhadap calon investor.





Seperti diketahui bahwa
sebelumnya, Melalui pertemuan 26 kelompok nelayan yang ada di Kubutambahan,
didampingi pengurus LSM Komunitas Masyarakat Untuk Penegakan Hukum dan Keadilan
(Kompak), pada Minggu (15/4) sore, puluhan nelayan yang hadir menyatakan
menolak pembangunan bandara di wilayah Kubutambahan darat, dan mendukung
pembangunan bandara di wilayah laut Kubutambahan.





Alasan nelayan Kubutambahan yang
beranggotakan 600 orang, menolak rencana pembangunan bandara di “daratan”
wilayah Kubutambahan, mengingat warga tidak menginginkan beberapa Pura maupun
situs yang ada, digusur akibat pembangunan bandara di darat. Sehingga atas
dasar itu, mereka sepakat mendukung pembangunan bandara di laut wilayah
Kubutambahan yang diwakili oleh Ketua kelompok Nelayan Kadek setiaman.





Sehingga wajar jika kemudian
mantan Bupati Bagiad lalu memberikan tiga alasan kuat  terkait pro dan kontra pembangunan Bandara
ini dari berbagai sisia pertimbangan yakni, bahwa Pertama Ada kekhawatiran dari
para penanam modal untuk investasi di Buleleng, pusat saja masih berpikir bajet
negara dari mana mau diambilkan dan kedua justru ada wacana di Buleleng Air
Port Ngurah Rai  dimulai diperluas  dan layak dipakai secara Internasional.
Ketiga juga ada  kepentingan dari para
pengusaha-pengusaha Bali selatan hadirnya Bandara di Buleleng ada juga orang-
orang yang kepentingan  menggagalkan
serta kepentingan politik.(*)