Pelayanan RS Pratama Tangguwisiya Buleleng Lumpuh? Ini Kata Ketua Komisi II DPRD Bali Kresna Budi -->

Advertisement

DUKUNG JURNALISME BERKUALITAS DENGAN BERIKLAN DI KABAR BULELENG

Pelayanan RS Pratama Tangguwisiya Buleleng Lumpuh? Ini Kata Ketua Komisi II DPRD Bali Kresna Budi

Kalingga
Selasa, 03 Oktober 2023



KABAR BULELENG -- Hal ini terkuak dari pengakuan seorang pasien yang bernama Suryati asal Busungbiu yang berobat, pasien yang dianter suaminya tersebut, oleh petugas dibagaian penerimaan pendaftaran pasien di tolak dengan alasan dokter bedah sedang ada acara keluarga. 






Selanjutnya pasien di arahkan ke UGD, tanpa pikir panjang Suryati dan suaminya mengikuti petunjuk petugas tersebut. Ironinya pasien yang sudah kesakitan itu tidak bisa dilayani karena menggunakan jasa  BPJS. kalau pakai umum baru langsung di tangani. 




"kalau pakai BPJS, maaf tidak bisa, tapi  kalau pakai umun, akan kami tangani segera,'' ujar pegawai yang bertugas. 





Mendapat penjelasan seperti itu, Dien Syamsuddin (suami pasien) mempersoalkan penjelasan yang berbeda antara di bagian Poli  dengan bagian UGD. merasa diserang dengan beberpa pertanyaan oleh suami pasien, petugas menjawab asal asalan. "maaf dokter yang bertugas hari ini cuti panjang, " ujar petugas untuk mengelabui pasien dan keluarga nya.


Sehingga Akibat jawaban yang berbeda antara bagian Poli dengan bagian UGD Keributan pun terjadi. Adu mulut antara petugas dengan suami pasien mengundang perhatian pasien dan keluarga pasien lainnya. 




Agar tidak mengganggu kenyamanan pasien yang berobat, Security RS Prtama mengajak Dien Syamsuddin untuk menemui dan minta penjelasan ke bagian manejemen. 




Usut punya usut, ternyata, dokter bagian bedah dan beberapa dokter lainnya, tidak sedang ada acara keluarga dan juga tidak sedang cuti, namun para dokter sengaja tidak masuk alias mangkir karena gaji mereka selama satu tahun tidak dibayarkan oleh pihak menjemen Rumah Sakit. 




"bohong kalau semua dokter yang bertugas ada acara keluarga dan cuti secara bersamaan, " ujar salah seorang perawat yang minta namanya dirahasiakan. 




Bahkan semua dokter memberi ultimatum kepada pihak menejemen, jika dalam seminggu kedepan masih belum afa kejelasan soal gaji mereka,  para dokter tersebut akan mengkir dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan melaporkan pihak nejemen kepada pihak terkait. "kalau dalam minggu minggu ini gajinya tidak dibayar, para dokter tersebut akan mangkir dan melapor ke dinas kesehatan atau bupati," tambah sumber terpercaya itu.




Masih  menurut perawat tersebut, bukan hanya gaji dokter yang tidak dibayar, semua pasa pegawai termasuk perawat, tidak dibayar selama satu tahun. "bukan hanya dokter, kami perawat dan pegawai lainnya selama setahun tidak dibayar, "pungkasnya





Sementara kepala Tata Usaha RS Pratama Wayan Sandiarta yang berhasil ditemui di ruangannya mengatakan, pelayanan tidak lumpuh, dokter tidak mangkir hanya saja, dokter yang bertugas hari ini Senin 2 Oktober 2023 sedang cuti, besok Selasa 3 oktober 2023 di pastikan masuk kembali seperti biasa, "para dokter hanya libur sehari,  besok sudah pasti masuk seperti biasa, "ujarnya. 




Mengenai pelayanan yang amburadul, Wayan Sandiarta mengakui kalau pegawai yang ada kurang memahami SOP yang ada, "maklum pegawai masih baru dan kurang paham dengan aturan yang ada," tambahnya. 



Atas situasi tersebut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali  IGK Kresna Budi dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng, mereaksi keras  sikap cuek Pemkab Buleleng yang tidak membayar Jaspel paramedic di RSUD Tangguwisia itu.




Politisi  asal Desa Liligundi ini menyebut kejadian itu sangat disayangkan  karena sejak awal mestinya dibangun komunikasi.Bahkan menurutnya harus dilakukan evaluasi dimasing-masing SKPD agar peristiwa yang terkait hak mendasar tidak terabaikan.




“Jaspel tidak dibayar hingga 6 bulan tidak tepat itu. Dari awal mestinya diurai problemnya,sejak awal harus ada evaluasi setiap SKPD karena disitu letak keberhasilan seorang pemimpin,” kata Kresna Budi, Senin (2/10/2023) malam.




Menurutnya,keberhasilan tidak saja diukur dari kemampuan membangun gedung,taman kota dan lainnya.Karena tolok ukurnya tidak saja soal bangunan  fisik tapi lebih pada pemenuhan kebutuhan mendasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Termasuk menyangkut kesehatan yang sangat penting bagi masyarakat






“Soal pendidikan,kesehatan,pertanaian dan peternakan kebutuhan yang pokok didahulukan.Terlebih soal Jaspel tenaga kesehatan tidak dibayar selama setahun,hal itu cukup keterlaluan.Karena inti pemerintahan itu ada di pelayanan,”imbuh Kresna Budi.***