KABAR BULELENG.COM- Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Saat ditemui di Rumah Jabatan Bupati, Kamis (4/12), Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra memaparkan langkah-langkah strategis terkait pemenuhan dokter spesialis serta peningkatan fasilitas di rumah sakit milik pemerintah.
Sutjidra menyampaikan bahwa secara umum pelayanan kesehatan di Buleleng telah berjalan baik. Pemerataan tenaga dokter umum di seluruh Puskesmas dari wilayah barat hingga timur sudah terpenuhi. Namun, kekurangan dokter spesialis masih menjadi persoalan utama. Rendahnya minat dokter spesialis untuk bertugas di Buleleng disebut berkaitan dengan kondisi ekonomi daerah yang dinilai kurang menguntungkan dibanding Bali Selatan.
“Dokter spesialis cenderung memilih wilayah yang sudah lebih mapan secara ekonomi, seperti daerah selatan tempat daya beli masyarakat lebih tinggi,” jelasnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkab Buleleng menyiapkan skema insentif khusus. Selain itu, pemerintah membuka peluang subsidi pendidikan bagi dokter yang ingin menempuh pendidikan subspesialis. Dukungan anggaran telah disiapkan, dan dokter yang sedang melanjutkan studi tetap akan menerima hak kepegawaiannya secara penuh—dengan kewajiban kembali melayani masyarakat Buleleng setelah lulus.
“Insentif kita siapkan, dan untuk yang lanjut subspesialis juga disubsidi. Tapi setelah selesai, mereka wajib kembali bertugas di Buleleng,” tegas Sutjidra.
Selain dokter spesialis, Buleleng juga membutuhkan tambahan tenaga kesehatan seperti perawat ners, analis radiologi, analis laboratorium, hingga petugas rekam medis. Hal ini penting mengingat RSUD Buleleng sedang diproyeksikan menjadi rumah sakit rujukan regional. Untuk memperkuat kualitas layanan, Pemkab menjalin kerja sama dengan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah (Sanglah) dalam bentuk pendampingan layanan serta transfer pengetahuan.
“RSUP Prof Ngoerah akan menjadi pensupervisi. Para ahlinya yang akan datang ke sini untuk membantu kasus-kasus tertentu, bukan pasien yang dipindah ke sana,” tambahnya.
Di samping penguatan SDM, peningkatan fasilitas rumah sakit juga menjadi prioritas. Selain rencana revitalisasi gedung poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Buleleng, Pemkab juga akan menambah enam ruang operasi modular berstandar nasional. Penambahan ini penting karena ruang operasi yang ada saat ini sering tidak mencukupi sehingga antrean operasi kerap panjang.
“Kita ingin mempercepat pelayanan. Akan dibangun enam ruang operasi modular dengan anggaran Rp6–7 miliar per ruang, lengkap dengan peralatannya,” ungkap Bupati.
Pembangunan kamar operasi tambahan ini dijadwalkan dimulai pada 2026 bersamaan dengan renovasi besar RSUD Buleleng. Proyek diperkirakan berlangsung 20 bulan. Selama pekerjaan berlangsung, pelayanan publik tetap berjalan normal dengan pengaturan sementara pada ruang rawat inap agar layanan utama tidak terganggu.