Singaraja -- Hal ini disampaikan beberapa UMKM Buleleng yang bergerak dibidang pengadaan seragam siswa di Kabupaten Bulleng menghadapi Tahun Ajaran bari 2026 ini. Meski santer terdengar bahwa beberapa sekolah menegah atas di Buleleng mendapat Surat Sakti dalam pengadaan seragam siswa dari UMKM Luar Buleleng.
Mencuatnya rumor "Surat Sakti" Dalam penunjukan UMKM luar Buleleng guna pengadaan seragam dan perlengkapan siswa justru didapatkan dari beberapa suplayer yang menghubungi UMKM Buleleng.
Ketergantungan beberapa sekolah menengah di Buleleng atas UMKM Luar Buleleng menurut pandangan salah satu pentolan LSM Ketut Suartika bahwa ini akibat polarisasi sejak lama.
" Kita dari tiap tahun ajaran baru menyambapaikan jangan sampai sekolah sekola apalagi sekolah menengah terpaku pada rekom-rekom lisan, silahkan uji harga dan kualitas, ettap putuskan via komite dan rapat sekolah, sehingga ada ending manis yang bisa membuat UMKM Buleleng dan Luar Buleleng bersaing secara sehat bukan di patok langsung via rekom pejabat atau surat sakti," Ungkapnya.
Dimasa masa sulit saat ini, lanjut Tut Nyok sangatlah bijak jika komite dan kepala sekolah emmebiarkan orang tua murid secara mandiri memberi perlengkapan sekolah di UMKM-UMKM yang ada di Buleleng.
" Kami juga denger UMKM di Luar bueleng yang sering mendapat bagian pengerjaan baju seragam tidak punya karyawan jahit di Buleleng dan hanya menyewa sebuah rumah menjadi kantor dan bukan workshop, mereka produksinya di Denpasar atau diluar bali," imbuhnya.
Ironisnya, selain tidak memberikan peluang bagi UMKM di Buleleng beeberapa kepala sekolah juga enggan menjawab penawaran dari UMKM Buleleng.
" Padahal secara kualitas, ketepatan pengerjaan dan harga kita lebih kompetitif, ini kami hubungi dan sampaikan surat penawaran saja nggak mau jawab bahkan di hubungi via wa saja nggak nyahut," tegas salah satu Owner UMKM di Buleleng.
Mendapati fenomena tersbeut Pentolan LSM KPK Ketut Nyok Suartika akan berjanji turun ke sekolah guna mengindetifikasi kemungkinna adanya pemberian Fee atau cashback berlebihan yang bisa dikategoran sogok dan suap.
"Kami akan bersurat ke pihak berwajib kejaksaan dan kepolisian jika ada oknum komite, atau epala sekolah menerima Fee diluar kewajaran atau merasa ditekan oleh indikasi adanya surat sakti, kami akan segera turun melakukan fungsi pengawasan kami selaku Tim LSM KPK RI Wilayah Bali," Pungkas Ketut Suartika.
Meski sebelumnya melakukan komunikasi terkait bagaimana proses pengadaan seragam bagi sma/smk/ma dan lainnya ketut suartika mengaku Kadis Pendidikan Provinsi IB Punia menyampaiakn bahwa silahkan semua pihak termasuk UMKM di buleleng bersaing secara sehat, dengan mutu dan kualitas tinggi yang dibutuhkan siswa nantinya.
" Pak kadis pendidikan provinsi sangat mendukung sekali ide ide dan saran kami, untuk dibuleleng silahkan ditender tentunya sesuai dengan target dan peruntukan, kemampuan dan kualitas," ucapnya. ***