SELONG. Aksi penolakan penambangan pasir besi
oleh PT amg (anugrah mitra graha) oleh DPP fp2d bersama puluhan aktivis
berlangsung tegang. Dalam orasi yang disampaikan Mustafa dan korlap Hendrawan
meminta dinas ESDM NTB bertanggung jawab atas aktivitas tanpa izin yang
dilakukan perusahaan pada Rabu (30/5) siang.
Menurut
Mustafa bahwa aktivitas tambang itu liar, menyengsarakan rakyat, mengabaikan
proses investasi dan perizinan bahkan ilegal. "Hal ini menyakitkan
masyarakat, merugikan masyarakat jadi harus dihentikan" ungkap aktivis
Unram ini.
Hal
senada juga diungkapkan Hendrawan meskipun sudah dilakukan pendekatan namun
pihak tambang ngotot beroperasi dan dengan leluasa mengangkut hasil illegalnha
ke kapal tongkang. " Kami dengan tegas minta aparat mengusut siapapun
terlibat, " ujarnya.
Setelah
melakukan orasi sekian lama para pendemo diterima oleh kadis ESDM yang
sebelumnya para aktivis dijemput Sekdis ESDM.
Sempat
terjadi ketgangan karena kordum aksi Zulkipli meminta Sekdis menjelaskan saja
kepada para aktivis dasar hukumnya. " Kalau pak yakin dan pernah memberi
mereka izin menyedot silahkan turun dan jelaskan dihadapan masyarakat dan
Pemkab Lotim yang tidak tahu menahu izin tambang yang bapak keluarkan,"
protesnya.
 |
| Hendrawan Korlap aksi |
Akhirnya korlap dan sebagian peserta masuk
menerima penjelasan kadis ESDM Muhammad Husni. " Memang benar bahwa
aktivitas itu illegal karena aktivitas tambang saat ini bukan sesuai rencana
kerja PT AMG pada tahun ini, mereka nakal" terang Husni.
Bahkan salah satu staff dirungan pertemuan tersebut menuding para penambang ganas dan cari cari kesempatan.
Hal ini disambut gembira pendemo namun
ternyata dikalangan aparat tidak bisa menghentikan aktivitas pertambangan..
bahkan sampai Berta diturunkan armada pengangkut pasir distockfule kayangan
masih beroperasi dan melanjutkan pengangkutan.
"Kami
kecewa sempat hubungi syahbandar tetap mengizinkan kapal tongkang pengangkut
pasir dasar Syahbandar pelabuhan kayangan suharmadjj bahwa itu tongkang diorder
amg," terang kordum Zulkipli.
Seharusnya menurut korlap aksi Hendrawan bahwa
polres dan Polda bisa bergerak cepat menghentikan aktivitas non prosedural itu
bila perlu melibatkan pemerintah provinsi , Pemkab dan aparat keamanan, “mala
mini aktivitas pengangkutan terus jalan, aparat dimana?,” pungkasnya. (*)